Rapat Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Profil dan Analisis Pembangunan Daerah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2017 di Kantor Bappeda Provinsi Riau. Acara ini dihadiri oleh Kepala Bappeda Provinsi Riau beserta jajarannya, Perangkat Daerah lingkup Provinsi Riau, Bappeda Kabupaten/Kota, dan Fungsional Tertentu lingkup Bappeda Provinsi Riau dengan narasumber berasal dari Kementerian PPN/Bappenas RI yaitu Bapak Drs. Oktorialdi, MA, Ph.D beserta jajarannya.

Dalam sambutannya, Kepala Bappeda Provinsi Riau, menyampaikan bahwa Ketajaman analisis isu strategis pembangunan daerah sangat ditentukan oleh ketersediaan data sampai lingkup wilayah administrasi yang terkecil. Hal ini diperlukan untuk menggambarkan kondisi riil  sehingga dapat memberikan pemahaman yang utuh terhadap substansi perencanaan pembangunan daerah. Pada akhirnya dalam menyusun substansi suatu perencanaan yang baik harus memiliki pedoman ukuran yang sama (indikator) sehingga memudahkan dalam penjabaran tujuan pembangunan (cascading) serta pengukuran keberhasilan dalam pencapaian suatu sasaran pembangunan.

Pada kesempatan lain, Narasumber memaparkan Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran dalam Pendekatan Wilayah sebagai berikut :

• Kontribusi perekonomian Sumatera  mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2014-2016. Dari seluruh Provinsi yang ada di Sumatera, Provinsi  Riau kontribusi paling besar terhadap perekonomian Pulau Sumatera. Namun dalam tiga tahun terakhir kontribusi Riau menurun dengan kontribusi tahun 2016 sebesar 24,50 persen terhadap perekonomian Sumatera dan 5,40 persen terhadap perekonomian Nasional.
  
• Kinerja ekonomi Riau dalam tiga tahun terakhir mengalami perlambatan, hal ini di sebabkan pertumbuhan sektor utama pertambangan dan penggalian  dan sektor Industri pengolahan yang menyumbang cukup besar tumbuh melambat pada tahun 2016.
  
• Perekonomian kabupaten dan kota di Provinsi Riau masih tergantung pada sektor primer (pertanian dan pertambangan), dan sektor industi pengolahan demgan kontribusi sektor pertanian mendominasi hampir di semua kabupaten/kota kecuali di Bengkalis, Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru sedangkan sektor pertambangan mendominasi perekonomian di Bengkalis, Kampar, Rokal Hilir, dan Siak.
  
• Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran dalam Pendekatan Kewilayahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional dilakukan melalui Kebijakan money follows program; pendekatan tematik, holistik, integratif, spasial (THIS); Tata laksana dengan Bilateral, Trilateral, Multilateral (Workshop Internal, Koordinasi dengan KL, Rakortek, Musrenbang); dan Peran pengendalian sampai Renja KL.
  
• Pengembangan Indikator Tematik-Pendekatan Kewilayahan dirinci per sektor urusan  pemerintahan seperti Pendidikan, Perumahan dan Permukiman, Sektor Unggulan Industri, Sektor Unggulan Pariwisata, Ketahanan Pangan, Energi, Penanggulangan Kemiskinan, Infrastruktur, Kawasan Ekonomi Terpadu, Kawasan Ekonomi Kabupaten, serta Daerah Tertinggal dan Perbatasan.

Setelah pemaparan dari narasumber, pimpinan rapat memberikan kesempatan kepada peserta rapat untuk bertanya dalam sesi tanya jawab. Kemudian acara dilanjutkan dengan pembahasan per Desk yang dibagi per sektor urusan pemerintahan.