Pelaksanaan Rapat Forum Konsultasi Publik  (FKP) Rancangan Awal RKPD Provinsi Riau Tahun 2022 diselenggarakan pada Rabu, 10 Februari 2021 dipimpin  langsung oleh Gubernur Riau,                    

Drs. H. Syamsuar M.Si. Kegiatan ini merupakan rangkaian tahapan yang dilaksanakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan sebelum perumusan rancangan akhir RKPD, maksud diselenggarakannya Forum Konsultasi Publik (FKP) ini adalah penyampaian program prioritas pembangunan beserta tema pembangunan Provinsi Riau tahun 2022 sebagai wadah dalam menyamakan persepsi dan pemahaman bersama tentang pedoman pembangunan Provinsi Riau tahun 2022. RKPD merupakan rangkaian tahapan proses perencanaan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yangan dilaksanakan setiap tahunnya, yang pada kesempatan kali ini dilaksanakan denga metode tatap muka dan virtual.

Dalam arahannya Gubenur Riau mengharapkan agar semua kalangan untuk mendukung kebijakan vaksinasi Covid19, menurut beliau hal tersebut sebagai salah satau langka mencegah penyebaran virus covid 19, sebagaimana pengalaman pemerintah Jawa Tengah dimana sebelum adanya vaksinasi jumlah tenaga kesehatan yang terinfeksi virus Covid 19 cukup tinggi, setelah vaksinasi terjadi penurunan yang signifikan. Gubernur Riau juga mengharapkan seluruh peserta untuk berperan aktif dalam pelaksanaan FKP tersebut dan mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk perencanaan pembangunan Provinsi Riau Tahun 2022.

Tema Forum Konsultasi Publik RKPD Provinsi Riau Tahun 2022 adalah Meningkatkan Kemandirian Ekonomi berbasis Industri, Pertanian dan Pariwisata dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Prima, yang dibagi kedalam 6 prioritas yaitu:

Industri : Pengembangan industri, pemberdayaan koperasi dan UMKM, kemudahan dan peningkatan investasi, serta peningkatan menuju kawasan industri. Dengan 14 program, 27 kegiatan.

b.    Pertanian : Peningkatan produksi, produktivitas, mutu, sarana dan prasarana pertanian, konservasi tanah dan air. Dengan 13 program dan 77 kegiatan.

c.    Pariwisata : Peningkatan sarana prasarana, pengembangan event, destinasi wisata dan kebudayaan serta pembinaan ekonomi kreatif. Dengan 9 program dan 37 kegiatan.

d.    Infrastruktur : Pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, transportasi, permukiman, kelistrikan dan air minum. Dengan 16 program dan 83 kegiatan.

e.    Sumber Daya Manusia : Penyelenggaraan dan Peningkatan kualitas Pendidikan, Pelayanan dan Sarana Prasarana kesehatan, Bantuan Sosial, Program sembako dan PKH, pengembangan kepemudaan olahraga, ketenagakerjaan, kebudayaan, Rehabilitasi Sosial, penanganan Fakir Miskin, serta kebijakan bidang keagamaan dan kesejahteraan sosial. Dengan 48 program dan 356 kegiatan.

f.     Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Prima: Reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas, kopetensi sarana prasarana aparatur dan pembinaan ASN dan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik. Dengan 8 program dan 31 kegiatan.