Jum'at, 16 November 2018 bertempat di ruang rapat Bappeda Provinsi Riau. Dalam upaya penggalian isu aspek perencanaan sosial, maka thema yang diambil adalah Pemanfaatan Bonus Demografi Provinsi Riau. FGD ini dipimpin oleh Kepala Bappeda Provinsi Riau melalui Subbid Perencanaan Makro, dengan menghadirkan narasumber dari akademisi yaitu Prof. Harlen dan Dr. Afizariza dengan dihadiri dari Perangkat Daerah terkait, Kabid dan Kasubbid dilingkungan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia serta Fungsional Perencana Bappeda Provinsi Riau.

Sebelum pemaparan dari narasumber, terlebih dahulu pimpinan rapat menyampaikan kondisi dari aspek sosial, dimana rata-rata lama sekolah Provinsi Riau 8,59 tahun (belum mencapai wajib belajar 9 tahun), disebabkan oleh anak sekolah usia SD.MI 4,72 %, SMP/MTs 27,13 % dan SMA/SMK/MA 41,37 % yang belum atau tidak bersekolah, Guru SD/MI 14,69 %, SMP/MTs 8,83 % dan SMA/SMK/MA 4,43 % yang belum berkualifikasi pendidikan S-1/D-IV dan masih terdapat kondisi ruang kelas rusak untuk SD/MI 70,92 %, SMP/MTs 71,46 % dan SMA/SMK/MA 52,64 %. Dari sisi ketenagakerjaan, dilihat dari tingkat pengangguran terbuka Provinsi Riau sebesar 6,22 % yang disebabkan salah satunya penurunan partisipasi angkatan kerja selama kurun waktu 5 tahun terakhir.

Selanjutnya secara bergantian narasumber menyampaikan, bahwa suatu daerah dikatakan mengalami bonus demografi, dimana suatu penduduk usia produktif (15-64 tahun) sangat besar jumlahnya, proporsi usia muda sudah semakin kecil dan proporsi yang berusia lanjut belum begitu besar.

Provinsi Riau, dengan rasio ketergantungan sudah mulai menurun dari tahun 2015 (51,6), perkiraan tahun 2020 49,7, sehingga momentum demografi pada tahun 2021. Dilihat dari Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau, Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kota Pekanbaru sudah memesuki Bonus demografi tahap lanjut dengan periode yang lama, Kabupaten/Kota lainnya memulai sekitar tahun 2020 sedangkan Kabupaten Indragiri Hulu tidak mengalami Bonus Demografi.

Pemerintah Provinsi Riau, harus mampu memanfaatkan Bonus Demografi ini, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan SDM yang berkualitas dan lapangan pekerjaan, jika tidak diantisipasi dengan baik justru menjadi permasalahan dikemudian hari.

Pada sesi terakhir, peserta FGD memberikan tambahan informasi untuk menguatkan isu demografi Provinsi Riau.