Menghadapi wabah Covid 19 Pemerintah Provinsi Riau perlu melakukan penyesuaian RKPD 2021 yang adaptif dan responsive terhadap penanggulangan wabah covid dan proses pemulihannya

Pemerintah Provinsi Riau telah melalui tahapan penyusunan perencanaan (RKPD 2021) pada Desember 2019,  kemudian konsultasi publik pada bulan Februari 2020 dan Musrenbang dalam kondisi wabah Covid pada April 2020.

Arahan dari Pemerintah Pusat agar Pemerintah Daerah dapat menyesuaiakan RKPD masing-masing yang mengacu pada tema “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial” dengan fokus kepada :

• Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi
• Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
• Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial
• Reformasi Sistem Ketahanan Bencana

Ada 2 isu strategis pembangunan Provinsi Riau saat ini, yaitu : Penanganan dan Pemulihan Sosial Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 dan Percepatan Pertumbuhan serta Transformasi Ekonomi Daerah.

Pemerintah Provinsi Riau telah diberikan beberapa target indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi 3,0% tingkat kemiskinan 6,8% dan TPT sebesar 8,0%, namun Pemerintah Provinsi Riau akan mengkaji ulang berapa angka pertumbuhan yang bisa dicapai dengan melibatkan tim KEMD yang ada di Bappedalitbang Provinsi Riau.

Rencana perubahan tema RKPD 2021 yang semula “Memantapkan Pengembangan Industri, Pertanian, Pariwisata yang Mendorong Perdagangan Dan Jasa Untuk Meningkatkan Daya Saing Ekonomi” menjadi “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial melalui Pemantapkan Pengembangan Industri, Pertanian, Pariwisata yang mendorong Perdagangan dan Jasa”

Ada beberapa rekomendasi dari Kemendagri terkait kondisi Provinsi Riau :

1. Pertumbuhan ekonomi tahun 2019 Provinsi Riau terendah se-provinsi Sumatera (di bawah rata-rata pertumbuhan nasional), namun mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018.
2. Provinsi Riau perlu mengurangi ketergantungan yang tinggi terhadap sektor migas dan perkebunan, melalui strategi dan program yang fokus untuk mendorong diversifikasi sektor unggulan seperti pariwisata. Serta dengan upaya mengurangi ekspor bahan mentah dan meningkatkan nilai tambah dari hasil komoditi unggulan di Provinsi Riau.
3. Pemerintah Provinsi Riau perlu meningkatkan pendapatan masyarakat dan akses masyarakat miskin di Riau terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, khususnya Kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi.
4. IPM Provinsi Riau berada di atas rata-rata Nasional. Perlu terus ditingkatkan dengan memperbaiki layanan dasar Pendidikan yang fokus kepada akses dan tingkat partisipasi Pendidikan, serta layanan dasar kesehatan seperti akses air minum dan sanitasi.
5. Pemerintah Provinsi Riau perlu meningkatkan akses permodalan kepada para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, serta dengan memberikan insentif kepada swasta yang dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Riau.