Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) merupakan dokumen 5 Tahunan yang merupakan RPJMD-nya Kemiskinan. Secara nasional kemiskinan masih menjadi isu utama dalam pembangunan sosial ekonomi. Berbagai upaya mengatasi kemiskinan telah dilakukan beberapa diantaranya memberikan bantuan pangan, bantuan pembiayaan kesehatan, pendidikan, perluasan kesempatan kerja dan pembangunan berbagai sektor yang menyangkut erat dengan lapangan pekerjaan keluarga miskin seperti sektor pertanian. Bahkan pemberian bantuan langsung tunai juga telah ditempuh sehubungan dengan kenaikan harga BBM pada tahun 2005 dan juga tahun 2013, sebagai bagian dari upaya menanggulangi kemiskinan di Indonesia.

Belum optimalnya penurunan jumlah penduduk miskin antara lain disebabkan oleh belum optimalnya komitmen berbagai pihak dan keterpaduan berbagai program dan kegiatan dalam menangani masalah kemiskinan. Ego sektoral, bidang dan urusan masih mewarnai dalam penetapan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Untuk itu Pemerintah Provinsi Riau perlu menyusun Dokumen SPKD sebagai sebuah strategi untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di daerah.

Kerangka Kerja Penyusunan SPKD

Kerangka kerja penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah adalah sebagai berikut:

Profil Kemiskinan Daerah

Pada tahun 2000 BPS juga telah melakukan studi penentuan kriteria penduduk miskin di beberapa Provinsi, yang bertujuan untuk mencari variabel-variabel yang dapat dipakai untuk merumuskan suatu kriteria yang dapat dipergunakan dalam mengidentifikasi penduduk/rumah tangga miskin. Dengan menggunakan kriteria tersebut, maka akan dapat diidentifikasi rumah tangga yang dikategorikan miskin.

Berdasarkan studi tersebut diperoleh delapan variabel yang layak dan operasional untuk diterapkan di lapangan yaitu:

1. Luas Lantai Perkapita (lebih kecil atau lebih besar dari 8 m²);
2. Jenis Lantai (Berupa tanah atau tidak);
3. Ketersediaan Air Bersih (Terlindung atau tidak);
4. Keberadaan Jamban (Ada atau tidak);
5. Kepemilikan aset (Punya atau tidak);
6. Variasi konsumsi lauk pauk (Bervariasi atau tidak);
7. Pembelian pakaian (Minimal membeli satu stel pakaian atau tidak);
8. Kehadiran dalam kegiatan sosial (Iya atau tidak).

Kedelapan variabel tersebut telah mencakup aspek sosial dan ekonomi penduduk/rumahtangga diantaranya aspek sandang, pangan, perumahan, kepemilikan asset dan aktivitas sosial.

Prioritas intervensi kebijakan dilakukan dengan menganalisis determinan kemiskinan (masalah pokok kemiskinan) dalam bidang-bidang yang berhubungan dengan kondisi umum kemiskinan seperti bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang infrastruktur (prasarana) dasar, bidang ketenagakerjaan dan kewirausahaan dan bidang ketahanan pangan. Disamping itu ada alternatif strategi yang dilakukan untuk mempercepat mengangkat derajat masyarakat miskin ke kehidupan yang lebih layak/sejahtera.

Strategi alternatif penanggulangan kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi prioritas:

Pada seminar awal ini dibahas Pendahuluan (Bab I), Kondisi Umum Daerah (Bab II) dan Profil Kemiskinan Daerah (Bab III) dari SPKD Provinsi Riau yang akan disusun. Pada pertemuan ini juga hadir Bappeda Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak yang menyampaikan informasi capaian makro kemiskinan dan permasalahan penanggulangan kemiskinan di masing-masing Kabupaten/Kota.