Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), pada Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya wajib dilaksanakan KLHS, maka  terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Provinsi Riau 2017-2037 secara paralel sedang dilakukan KLHS. Tim penyusun KLHS RTRW Provinsi Riau telah ditetapkan Gubernur Riau dengan susunan keanggotaan terdiri dari berbagai unsur, yaitu pemerintah daerah, pemerintah pusat, lembaga adat dan organisasi kemasyarakatan, dengan didampingi tenaga ahli dari Universitas Riau.

Mekanisme penyusunan KLHS RTRW Provinsi Riau 2017-2037 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat melalui forum konsultasi publik. Konsultasi Publik pertama telah dilaksanakan pada tanggal 15 November 2017 dengan melibatkan berbagai komponen dan kelompok masyarakat, yang bertempat di Aula Bappeda Provinsi Riau.

Melalui KLHS diharapkan Kebijakan, Rencana dan Program yang akan dilaksanakan sesuai Raperda RTRW Provinsi Riau pada 20 tahun mendatang dapat mengantisipasi dampak yang akan timbul, baik dampak ekonomi, sosial, budaya maupun lingkungan hidup. Untuk itu, partisipasi masyarakat sangat diharapkan dalam rangka proses pelingkupan isu-isu strategis.

Selanjutnya isu-isu tersebut dilakukan penapisan oleh Tim Penyusun dengan didampingi Tenaga Ahli, dengan hasil sebagai beriukut :

1. Alih fungsi lahan
   
2. Kerusakan, lahan kritis, erosi, abrasi, dan tingginya emisi GRK
   
3. Okupasi kawasan konservasi
   
4. Tata Kelola
   
5. Penurunan kualitas air, kuantitas air tanah, dan kawasan pesisir
   
6. Rendahnya penyediaan sumber air baku untuk air minum dan irigasi
   
7. Tingginya illegal logging
   
8. Terbatasnya infrastruktur dan daya saing kepariwisataan
   
9. Rendahnya keterlibatan masyarakat, pengakuan tanah ulayat/adat, dan konflik pemanfaatan ruang
   
10. Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penegakan hukum belum optimal
    
11. Lemahnya kinerja kelembagaan dan tata kelola pemerintahan serta reformasi birokrasi
    
12. Rendahnya kualitas, partisipasi, dan aksesibilitas bidang pendidikan
    
13. Rendahnya internalisasi nilai-nilai budaya melayu dalam kurikulum pendidikan
    
14. Penghidupan Masyarakat
    
15. Rendahnya produktivitas dan kualitas produk perkebunan dari hulu ke hilir
    
16. Terbatasnya lapangan pekerjaan dan rendahnya kualitas tenaga kerja
    
17. Infrastruktur dan pelayanan kesehatan belum optimal
    
18. Lemahnya Kelembagaan Petani
    
19. Disparitas harga input dan output antar kota/kabupaten
    
20. Infrastruktur dan pelayanan umum belum sampai kepada masyarakat
    
21. Kerentanan Ekosistem Gambut
    
22. Degradasi, kebakaran, dan subsidensi lahan gambut
    
23. Pengelolaan tata air pada pemanfaatan ekosistem gambut belum optimal

Dalam rangka kesempurnaan KLHS RTRW Provinsi Riau 2017-2037, Tim Penyusun sangat mengharapkan masukan dan tanggapan masyarakat, yang dapat disampaikan melalui e-mail: wondo_su@yahoo.co.id atau meisye82@gmail.com.

Paparan KLHS RTRW Provinsi Riau Tahun 2017 - 2037 dapat diunduh melalui: KLHS Rencana Tata Ruang WIlayah Provinsi Riau 2017 - 2037.