Workshop Peningkatan Kapasitas Kebutuhan Data Dan Sinkronisasi Perencanaan Pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Provinsi Riau Tahun 2016

Admin Website 10-11-2016 Artikel dan Kegiatan Berita Bidang Infrastruktur & Kewilayahan dibaca : 164 kali

Sejak persetujuan COP 21 UNFCC di Paris, Indonesia memasuki babak baru dalam pengelolaan perubahan iklim yaitu dengan adanya Intended Nationally Determined Contribution (INDC) sebagaimana tercantum dalam Paris Agreement. Pemerintah Indonesia akan menyampaikan Third National Communication on Climate Change (TNC) dan BUR (Biennial Update Report) Untuk itu perlu sejak dini dilakukan identifikasi, pengumpulan dan kompilasi berbagai informasi mengenai mitigasi perubahan iklim. Salah satu informasi penting yang perlu disampaikan di dalam TNC dan BUR adalah capaian /realisasi penurunan emisi Gas Rumah Kaca yang dihasilkan dari berbagai aksi mitigasi yang telah dilaksanakan (RAD GRK, Proper, Proklim ) dan lain sebagainya.

Provinsi Riau dan Provinsi DKI jakarta ditunjuk oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sebagai Pilot Project pelaksanaan aksi mitigasi perubahan iklim dan berkomitmen untuk ikut berkontribusi dalam proses persiapan penyusunan TNC dan BUR tersebut, kegiatan dalam lingkup TNC ini juga berupaya untuk melakukan peningkatan kapasitas pemahaman terkait aksi mitigasi berikut juga evaluasi capaian penurunan emisi GRK kepada Instansi terkait, termasuk Pokja RAD GRK di Provinsi Riau.

Workshop yang dilaksanakan tanggal 9-11 November 2016 di Hotel Premier Pekanbaru ini mencoba mensimulasikan proses tagging dan scoring kegiatan yang ada di Renstra SKPD pada sektor Kehutanan, Pertanian, Perkebunan dan sektor Afolu (non Lahan), dengan prioritas yang ada kaitannya dengan aksi mitigasi dan telah ada dalam dokumen RAD-GRK Provinsi Riau.

Dalam Kegiatan ini Pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diwakilkan oleh Tim UNFCCC ITB-IPB juga mengharapkan kepada Pemerintah Provinsi Riau untuk mensinkronkan, mengevaluasi, serta menindak lanjuti kegiatan aksi mitigasi yang ada dalam dokumen RAD dengan dokumen Perencanaan (RPJMD/Renstra) sehingga target capaian penurunan emisi yang ditetapkan Pemerintah Pusat untuk Provinsi Riau dapat tercapai, baik dengan usaha sendiri (dukungan APBD) dan nantinya apabila Riau menjadi Pilot Project untuk kegiatan aksi mitigasi berbasis lahan tentunya akan mendapat dukungan/ support oleh Mitra (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, UNDP).