Negara-negara ASEAN telah bersepakat dan berkomitmen terhadap pentingnya pembangunan berkelanjutan atau sustainable development yang akan memberikan manfaat pada generasi yang akan datang. Visi pembangunan ASEAN tahun 2025 dan 3 Blue Print ASEAN telah menggambarkan kerangka kerja global dan termasuk dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Maka tidak mengherankan jika visi ASEAN tersebut berhubungan erat dengan SDGs, sehingga SDGs menjadi salah satu agenda dari ASEAN

Sebagai salah satu bentuk komitmen dan dukungan ASEAN dalam agenda SDGs telah diselenggarakan ASEAN-China-UNDP Symposium On Localising SDGs And Realising Poverty Eradication di Siem Reap Kamboja tanggal 19-20 Agustus 2018. Kegiatan ini merupakan ajang bagi negara-negara ASEAN dan China untuk membuka jejaring komunikasi serta berbagi pengalaman dalam pelaksanaan dan pencapaian SDGs. Delegasi Pemerintah Indonesia dalam symposium ini diwakili oleh Ibu Nina Sardjunani (Team Leader Sekretariat SDGs Indonesia), Bapak Dr. Ir. Arifin Rudiyanto (Deputi Menteri PPN/Bappenas), Bapak Foster Gultom (Kementerian Luar Negeri), Tuti Rahmawati (Bappeda Provinsi Riau/ Sekretariat SDGs Provinsi Riau), Ibu Juliaty Ansye Sopacua (UNDP Indonesia).

Dalam simposium ini Deputi Menteri PPN/Bappenas Bapak Dr. Ir. Arifin Rudiyanto menyampaikan Upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam Localising the SDGs dan Pengentasan Kemiskinan dan juga upaya yang telah dilakukan di Provinsi Riau disampaikan oleh Global CEO Tanoto Foundation Dr. Satrio bahwa dalam menghadapi kompleksitas dalam implementasi SDGs di Indonesia diperlukan Adanya Political Will, Strong Legal Basis dan Good Strategy. Hal tersebut berarti bahawa dalam implementasi SDGs diperlukan komitmen dari semua pemangku kepentingan pembangunan baik pemerintah maupun non pemerintah yang dilaksanakan secara massive dan terorganisir dengan sebuah gerakan bersama.

Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan dalam Melokalkan SDGs telah dilakukan pemerintah Indonesia melalui peraturan presiden dan peraturan kepala daerah dalam mengimplementasikan SDGs. Ibu Nina Sardjunani sebagai Team Leader Sekretariat SDGs Indonesia menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia telah mengoptimalkan peran Bappenas sebagai koordinator dalam mengimplementasikan SDGs di tingkat nasional. Pada level sub nasional, telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau melalui Bappeda Provinsi Riau yang menginisiasi pembentukan kelembagaan SDGs di tingkat pemerintah provinsi maupun kabupaten yang dianggap sebagai upaya yang sudah advance dibandingkan dengan negara lainnya di kawasan ASEAN. Dalam pengembangan kebijakan dalam tatanan impemntasi, Indonesia menjadi pionir dan role model dengan mengarusutamakan SDGs dalam agenda perencanaan pembangunan. Sekretariat SDGs Indonesia juga secara aktif menyusun dan mengembangkan metadata, roadmap, fact sheet, communication strategy dan dashboard data SDGs.*TR